PANDEGLANG_SPJB.Com,-- S anitasi berbasis masyarakat (SANIMAS).Tujuan program SANIMAS adalah untuk meningkatkan sarana akses sanitasi yang ...
PANDEGLANG_SPJB.Com,-- Sanitasi berbasis masyarakat (SANIMAS).Tujuan program SANIMAS adalah untuk meningkatkan sarana akses sanitasi yang lebih luas,guna meningkatkan akses kebersihan serta kesehatan lingkungan sarana jamban dan penanggulangan pencemaran sumber air tanah.dan saat ini di kabupaten Pandeglang provinsi Banten sedang berlangsung pelaksanaan pengerjaan SANIMAS yang di kerjakan oleh Kelompok swadaya masyarakat (KSM).
Anehnya program SANIMAS yang sedang dikerjakan pada tahun 2023 di kabupaten Pandeglang saat ini banyak dikeluhkannya oleh pihak KSM.
Salah satu KSM yang identitasnya disembunyikan mengatakan kepada awak media."total pagu anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah untuk program SANIMAS yang sedang berlangsung saat ini adalah sekitar tiga ratus enam puluh juta lebih per KSM dan yang turun saat ini dikerjakan oleh 19 KSM yang tersebar dibeberapa kecamatan di kabupaten Pandeglang.
Masih KSM mengatakan."ini mah parah kami para KSM hanya menerima buat HOK dan buat belanja material saja,adapun selebihnya dipotong oleh dinas mekanisme kami tidak faham,yang pasti untuk Tanki septik,grestrep dan pipa sudah disediakan oleh dinas melalui pihak ketiga dan untuk keterangan lebih jelas silahkan konfirmasi langsung ke pihak dinas terkait ucapnya.
Umaedi selaku ketua lembaga LIN (Lembaga Investigasi Negara) DPC Pandeglang mengatakan."Kami sangat menyayangkan kepada pihak dinas terkait dikarenakan kegiatan tersebut Adalah swakelola yang seharusnya dilaksanakan sepenuhnya oleh KSM karena yang bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut adalah KSM karena mereka dikukuhkan dengan akte notaris yang berbadan hukum dengan dibentuknya ketua, bendahara dan sekertaris dan dana anggarannya pun di transferkan oleh pemerintah kerekening kelompok bukan ke dinas tegasnya.
Masih Umaedi mengatakan."dan kamipun mensinyalir untuk bahan baku jenis grestrep yang disuplay oleh pihak ke tiga atas rekom dinas terkait untuk kualitasnya diduga tidak SNI (KW) tuturnya.
Lanjut Umaedi mengatakan."Dan masih banyak pengakuan dan keluhan dari pihak KSM kepada kami para KSM mengatakan hal yang serupa mereka mengeluhkan juga terkait,laporan pertanggung jawaban (LPJ) masih dipinta biaya enam belas juta rupiah dan yang meminta adalah oknum Tim Fasilitator Lapangan (TFL) Dan kami dari lembaga LIN akan mengawal permasalahan ini dan kami juga sedang menyiapkan laporan pengaduan (LAPDU) ke pihak APH agar permasalahan ini terang benderang karena kami menduga ada permainan antara oknum pihak dinas terkait dan pihak ketiga hanya untuk meraup keuntungan pribadi atau golongan tutupnya.
Sampai berita ini diterbitkan pihak Dinas terkait belum bisa ditemui untuk diminta keterangannya./Team
Tidak ada komentar