Lebak-DPJB.Com-
Bawaslu bertugas mengawasi dan menegakkan aturan, sedangkan KPU memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk dalam hal penempatan APK. Ketika pelanggaran terjadi, seringkali muncul ketidakjelasan mengenai siapa yang harus mengambil tindakan terlebih dahulu. Hal ini bisa menghambat penegakan hukum dan menciptakan ketidakadilan dalam proses pemilu.
Penting untuk ada kordinasi yang lebih baik antara kedua lembaga ini untuk memastikan bahwa pelanggaran dapat ditindaklanjuti secara efektif dan transparan.
peran bawaslu menjadi salah satu tolak ukur kesuksesan dalam penyelenggaraan pilkada yang sehat, adil dan bermartabat. Semua itu menjadi sangat penting dan itu semua bergantung kepada kemauan dan kemampuan dari seluruh anggotanya.
Perlu diketahui bahwa fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Terdapat fungsi Bawaslu yang strategis dan signifikan. Yakni bagaimana menghindari potensi pelanggaran pemilu muncul dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal.
“Copot APK itu bukan pekerjaan yang sia-sia. Itu sebagai salah satu simbol penegakkam hukum yang dilakukan Bawaslu,”
Dikatakan,Oleh M Gopur Yang Biasa Sering di Sapa IDER ALAM,Selaku wakil ketua Ormas Badak Banten DPC Kec Cikulur, Mengatakan bawasanya tindakan yang dilakukan Bawaslu sebagai pengingat kepada peserta pemilu untuk menaati aturan yang berlaku. Salah satunya Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu.
“Peserta pemilu sebagai calon negarawan jangan masang APK di tempat terlarang, tempat membahayakan dan merusak lingkungan. Karena itu melanggar aturan,” ucap Ider Alam.
Penertiban APK juga tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 26 tahun 2003 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3), Perbup 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Izin Penyelenggaraan Reklame. Lalu dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.
Saat di konfirmasi ketua bawaslu di ruangan kerjanya Dedi hidayat mengatakan kepada awak media,”bahwa untuk penertiban alat peraga kampanye (APK) itu ada di KPU dan kami hanya memberikan surat rekomendasi kepada Komisi pemilihan umum (KPU) dan pihak satpol pp Lebak,”kata dedi hidayat.
Autor:Yanti
Tidak ada komentar